FEMINIA-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, vaksinasi COVID-19 mulai Rabu 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penerima vaksin Corona pertama.
"Insha Allah, Bapak/Ibu, kita akan mulai vaksinasi COVID-19 pada hari Rabu, 13 Januari 2021 dan akan dimulai (divaksin pertama) oleh Bapak Presiden," ujar Budi usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 11 Januari 2021.
Walaupun begitu, pelaksanaan vaksinasi gratis akan dilakukan setelah adanya persetujuan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait kehalalan vaksin juga sudah diterima dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Berita baik dari MUI (mengenai kehalalan vaksin Sinovac) juga sudah keluar. Insha Allah, berita baik dari BPOM bisa segera menyusul,” ujar Budi Gunadi.
"Kita tidak mungkin, sekali lagi pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM karena BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak menentukan, apakah (vaksin COVID-19) layak atau tidak. Tentunya, kita tidak akan melakukan vaksinasi, sebelum izin EUA keluar."
BPOM Keluarkan Izin EUA Vaksin COVID-19
Kabar menggembirakan dari BPOM pun datang sore ini, izin EUA untuk vaksin COVID-19 Sinovac keluar. Keputusan pengambilan izin EUA berdasarkan berbagai rekomendasi dari para ahli dan pakar dalam pembahasan yang dirumuskan pada rapat pleno.
Hasil pembahasan EUA didiskusikan dengan anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan ahli epidemiologi pada 10 Januari 2021.
“Pada hari ini, Senin, 11 Januari 2021, BPOM memberikan izin penggunaan dalam kondisi emergency (Emergency Use Authorization) untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronoVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated, yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” ujar Kepala BPOM Penny saat konferensi pers.
Pengambilan keputusan ini juga dilakukan berdasarkan melalui hasil evaluasi dan diskusi yang komprehensif terhadap data dukung dan bukti ilmiah terkait aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin.
“BPoM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemberian EUA ini, dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat,” tegas Penny. (fm/lip6)
